News

Badai PHK Tekstil Berlanjut, Wamenperin Janjikan Kebijakan Perlindungan Khusus

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian menanggapi kabar terkait kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang disebut akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir tahun ini. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, pihaknya akan membuat kebijakan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap industri TPT. Kendati demikian, Faisol belum dapat memberikan kebijakan baru yang dimaksud. "Kita prihatin betul karena terutama tekstil kita mendapat tekanan, insyallah dalam waktu dekat kita Kemenperin akan mengambil sikap untuk industri tekstil," kata Faisol di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024). Secara umum, dia melihat industri manufaktur saat ini mengalami kontraksi yang tercerminkan dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia. Untuk itu, industri membutuhkan stimulus untuk kembali bergairah sehingga dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, dia akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif agar pelaku usaha agar dapat mengurangi beban biaya produksi dan memperbesar pasar. "Kita lihat karena yang pasti presiden ingin cepat karena situasi sedang tidak menentu jadi harus cepat ambil sikap, mudah-mudahan tahun ini [insentif]," ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan industri tekstil dan garmen masih akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Desember 2024, imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di-PHK. Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024. “Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia.

News

Perprindo Mengadu ke Wamenperin Soal Aturan TKDN Industri Refrigerasi

Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) menyoroti kinerja sektor perindustrian elektronika khususnya pendingin dan refrigerasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Saat ini, Pemerintah Indonesia menerapkan TKDN sebagai langkah strategis untuk melindungi investasi manufaktur di dalam negeri. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Perprindo dengan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dan Anggota DPR RI Komisi VI Darmadi Durianto, Selasa (3/12/2024). Dengan penggunaan komponen dalam negeri pada produk dalam negeri, diharapkan akan menumbuhkan industri-industri di dalam negeri, baik di hulu hingga hilir. "Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam penerapan TKDN, sebagaimana anggota-anggota Perprindo sudah melakukan komitmen berinvestasi membagun pabrik Air Conditioner di Indonesia seperti BESTLIFE, Daikin, Sharp, Haier Aqua, Midea, Hisense, Hitachi, Gea, dan lainnya," kata Sekjen Perprindo Andy Arif Widjaja, dalam keterangan tertulis Rabu (4/12/2024). Perprindo, kata dia, terganggu oleh oknum perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan TKDN IK (Industri Kecil) untuk ikut proyek-proyek pemerintah. "Hal inilah yang membuat geram dan menghambat pertumbuhan investasi dalam negeri yang sudah melakukan komitmennya untuk berinvestasi membangun pabrik di Indonesia," lanjut Andy. Dia berharap pemerintah melakukan upaya tindakan tegas terhadap oknum perusahaan-perusahaan yang menyalahi aturan karena merugikan para pelaku usaha yang sudah berinvestasi di dalam negeri. Wakil Sekjen Perprindo Heryanto dari merek Sharp menyampaikan modus dari oknum perusahaan besar yang memanfaatkan sertifikat TKDN IK ini diawali dengan membuat dan mendaftarkan perusahaan dalam skala yang memenuhi klasifikasi industri kecil, dengan proses verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang dilakukan secara digital hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan tanpa perlu adanya verifikasi dari Surveyor. Oknum perusahaan besar ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk tertentu. Kemudahan yang diberikan pemerintah bagi perusahaan dengan modal di bawah Rp5 miliar untuk mendapatkan sertifikat TKDN IK dengan penetapan perhitungan besaran TKDN 40% justru membuka celah terjadinya penyimpangan. “Kami juga menemukan di lapangan adanya oknum perusahaan besar tersebut mengelabui dengan menggunakan second brand. Untuk perusahaan yang memproduksi jenis AC kecil ada beberapa, tetapi ada perusahaan yang memproduksi jenis AC besar seperti VRF/VRV maupun chiller yang tidak masuk akal diproduksi oleh UMKM mengingat harganyanya pun sudah milyaran," paparnya. Menurut dia, bukan hanya oknum perusahaan besar dalam negeri saja yang menyalahi dengan memanfaatkan sertifikat TKDN IK, tetapi ada perusahaan-perusahaan yang tidak produksi atau mempunyai pabrik di Indonesia tetapi mendapatkan sertifikat TKDN. "Kondisi inilah yang menjadi kekhawatiran karena dapat mengganggu keberlangsungan investasi bagi para anggota kami dan Perprindo sudah melakukan verifikasi ke lokasi perusahaan yang tertulis di sertifikat TKDN IK tersebut dan mendapati bahwa lokasi hanyalah berbentuk gudang dan bukanlah industri dan tidak ada kegiatan industri di sana," tambahnya. Anggota DPR RI Komisi VI Darmadi Durianto mengaku terbuka untuk mendengar aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha untuk kemajuan perekonomian di Indonesia. Dia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal dan mengambil tindakan tegas melalui koordinasi berbagai kementerian terkait untuk menangani kondisi ini. "Disinilah peran pemerintah diharuskan hadir mendorong investasi, untuk memastikan terkendali melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi di berbagai kementerian terkait," kata Darmadi. Sementara itu, Wamenperin Faisol Riza menyambut baik aspirasi yang disampaikan Perprindo. "Kementerian Perindustrian akan berusaha menciptakan iklim perindustrian yang sehat untuk meningkatkan semangat para pelaku usaha dalam negeri yang telah berinvestasi di Indonesia," katanya. Saat ini, kata Wamenperin, banyak sekali investor asing yang ingin melakukan investasinya di Indonesia, dan menjadi peluang sekaligus tantangan untuk melakukan perbaikan regulasi secepat mungkin.

News

Wamenperin Tak Ingin Pasokan Bahan Baku Lokal Jadi Masalah Buat Industri

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Perindustrian (wamenperin) Faisol Riza menyampaikan ada kendala lintaskementerian dalam kaitannya dengan kebutuhan industri lokal. Salah satunya mengenai pasokan bahan baku hasil produksi dalam negeri. Faisol menyampaikan, hal ini pada konteks industri agro dalam negeri. Ada beberapa penyusutan produksi dari bahan baku bagi industri lokal. "Memang ada masalah-masalah yang kita hadapi di antara kementerian lembaga. Karena bahan baku, kebetulan bukan ada di Kementerian Perindustrian," kata Faisol saat membuka pre-event Specialty Indonesia 2025, di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (3/7/2025). "Tapi saya kira walaupun dengan fokus lain di Kementerian tertentu di hulu, kita juga bisa mencari jalan keluar yang lain supaya potensi bahan baku yang ada tidak semakin turun tapi justru semakin tinggi," sambungnya. Faisol mencatat, ada penurunan produksi kakao di Indonesia. Alhasil, kebutuhan industri olahan kakao ini tidak bisa dipenuhi banyak dari dalam negeri. "Tadi seperti Kakao, misalnya karena kebutuhan bahan bakunya semakin tinggi tapi ketersediaan bahan baku yang disiapkan oleh para petani kita rupanya semakin turun. Itu yang menjadi perhatian kita semua. Namun demikian, saya percaya bahwa kinerja sektor industri makanan minuman ini masih akan menjadi semakin tinggi," bebernya. Dia mencatat, saat ini Indonesia merupakan produsen produk olahan kakao terbesar ke-4 di dunia. Pada tahun 2024, Industri pengolahan kakao Indonesia mampu menyumbang devisa dengan nilai ekspor lebih dari USD 2,4 miliar dengan volume mencapai 304 ribu ton yang diekspor ke 110 negara. Kemudian, ekspor produk olahan teh Indonesia pada tahun 2024 mencapai 36.738 ton atau senilai USD 59,24 juta. Berikutnya, volume ekspor olahan hasil hortikultura mencapai 402 juta ton atau setara 510 juta USD. "Indonesia sebagai negara penghasil kopi ke-4 di dunia, telah mengeskpor kopi olahan sebesar 196.875 ton atau setara USD 661,9 juta pada tahun 2024. Indonesia masih memiliki potensi pengembangan produk olahan kopi, terutama kopi kekinian yang sedang marak di dalam negeri," ucap dia. Sebelumnya, Faisol menyampaikan, produk-produk agro industri lokal punya kualitas yang baik sehingga mampu bersaing di kancah global. Produk-produk ini akan diunggulkan dalam ajang Specialty Indonesia 2025 yang berlangsung pada 4-8 Agustus 2025. "Kegiatan Spesialty Indonesia 2025 ini adalah kegiatan yang ingin menunjukkan bahwa produk agro itu sudah berdaya saing tinggi. Karena kualitas yang sangat baik bahkan premium dapat diukur berdasarkan aroma, rasa, standar dan ketentuan-ketentuan khusus," tegas dia. "Kegiatan ini ditunjukkan mengenalkan berbagai macam produk baik itu kopi, teh, kakao olahan buah minuman beralkohol maupun cerutu. Kualitasnya berdasarkan apa yang sudah dikurasi oleh Kementerian Perindustrian pasti tidak kalah bersaing," Faisol menambahkan. Linimasa Specialty Indonesia 2025 Rangkaian kegiatan pada ajang Specialty Indonesia 2025 akan berlangsung 4-8 Agustus 2025. Adapun, pendaftaran untuk pameran hingga peserta sudah bisa diakses sejak saat ini. Pameran akan berlangsung di Plaza Industri Kemenperin pada 4-8 Agustus 2025 yang melibatkan 40 tenan. Lalu, temu bisnis atau business matching dilakukan pada 5-7 Agustus 2025 di Gedung Kemenperin. Berikutnya, ada workshop dan talkshow pada 5-8 Agustus 2025 di Plaza Industri yang mencakup komoditi teh, kopi, holtikultura hingga olahan susu. Serta, kompetisi yang berlangsung di Plaza Industri pada 5-8 Agustus 2025, mencakup bean to bar competition untuk kakao, tea mixology untuk teh, dan latte art competition untuk kopi.

News

Wamenperin Faisol Riza Ungkap Ketegangan Geopolitik Jadi Ancaman Bagi Industri Dalam Negeri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perang antara Iran dan Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat membuat situasi geopolitik kian panas akhir-akhir ini. Ditambah dengan rencana penutupan Selat Hormuz mengubah kondisi industri dunia. Sektor manufaktur Indonesia pun turut terpengaruh akibat situasi yang dinamis tersebut. Akibatnya, kinerja industri menjadi menurun. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, kondisi geopolitik inilah yang mengancam kelangsungan industri nasional. "Mengancam seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor," tutur Faisol dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Dengan sulitnya ekspor, industri dipastikan akan fokus pada pasar dalam negeri. Namun saat pasar domestik tidak dilindungi dari produk luar, dipastikan akan mengikis produksi industri. Oleh karenanya, Wamenperin menyebutkan perlu kebijakan yang tepat untuk melindungi industri dalam negeri agar bisa memaksimalkan pasar nasional. "Tanpa kebijakan protektif yang tepat, produk dalam negeri terdesak oleh barang-barang impor dari Tiongkok, yang hari ini kehilangan akses atau kurang mendapatkan akses ke pasar besar mereka di Amerika Serikat," jelasnya. Kondisi sulitnya industri dalam negeri saat ini juga tercermin dari Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 yang berada di fase kontraksi, yaitu 46,9 poin. Hal ini terjadi karena melemahnya permintaan baru dari pasar ekspor, sentimen pasar global dan tingginya ketidakpastian kebijakan dagang, serta situasi geopolitik. "Ini juga mempengaruhi keputusan investasi, walaupun terakhir investasi pada bulan terakhir ini sekitar Rp 1 triliun, masih belum bisa kita rasakan karena masih dalam proses persiapan. Begitupun dengan utilisasi kapasitas industri dan stabilitas tenaga kerja," ucap Faisol. Ketegangan di Timur Tengah Tekan Optimisme Industri Pada Juni 2025, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan masih menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar 65,8 persen. Angka ini menurun 0,8 persen dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya, berdasarkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2025. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya eskalasi geopolitik, khususnya konflik antara Iran dan Israel. Dimana konflik tersebut menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha terhadap kenaikan harga energi dan logistik. "Konflik Iran-Israel yang kita tahu bahwa itu menyebabkan persepsi di kalangan dunia usaha akan membebani mereka terutama melalui kenaikan harga energi. Kita tahu bahwa sebagian atau hampir semua industri kita itu menggunakan energi dalam produksinya," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam Konferensi Pers Rilis Indeks Kepercayaan Industri Juni 2025, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/6/2025).