Alasan Pemerintah Akan Terapkan Kebijakan Antidumping Produk Cina

Faisol Riza memastikan akan memberlakukan kebijakan antidumping atau safeguard di kawasan perbatasan untuk mencegah banjirnya produk impor dari Cina.

Foto: KADI mulai penyelidikan antidumping produk impor BJLASasal China dan Vietnam. Jumat, 4 Juli 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza memastikan akan memberlakukan kebijakan antidumping atau safeguard di kawasan perbatasan untuk mencegah banjirnya produk impor dari Cina. “Akan diberlakukan oleh pemerintah supaya barang-barang ini tidak masuk dan mengganggu pasar,” kata Faisol kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu, 2 Juli 2025.
Faisol mengungkapkan Cina berpotensi mengalihkan produk mereka karena gagal memasuki Amerika Serikat sebagai imbas perang dagang. Ia menjelaskan, perundingan tarif yang dihelat di Jenewa, Swiss menghasilkan keputusan berupa penerapan tarif AS atas produk Cina sebesar 30 persen sedangkan tarif Cina atas produk AS sebesar 10 persen.
Tanpa kebijakan protektif yang tepat, Faisol khawatir produk dalam negeri akan tergeser dengan produk Cina. Menurutnya kondisi ini tercermin pada penurunan Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia pada Juni 2025 sebesar 0,5 persen. “Sektor manufaktur masih dalam fase kontraksi.”
Hal ini, kata Faisol, disebabkan oleh lemahnya permintaan baru dari pasar ekspor, sentimen pasar global dan tingginya ketidakpastian kebijakan dagang, serta dinamika politik.

Ia mengungkapkan nilai impor tekstil dan produk tekstil mengalami peningkatan sebesar 8,84 persen sedangkan alas kaki naik hingga 30,89 persen sepanjang Januari hingga April 2025.
Selain mengancam industri manufaktur, Cina juga berpotensi mengalihkan produk baja dan alumunium ke Indonesia. Ia menyebutkan kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena Indonesia memiliki ketergantungan impor baja dan aluminium yang tinggi dengan Cina.

Ia mengungkapkan impor baja dari Cina mencapai 51,41 persen dengan nilai sekitar US$ 2,17 miliar. Sementara impor aluminium dari Cina mencapai 46,10 persen atau sekitar US$ 1 miliar. “Ini tentu kita harus mitigasi dengan monitoring secara intensif perkembangan produk baja dan aluminium di border kita.”
Mitigasi itu bertujuan untuk merespons secara cepat jika terjadi lonjakan impor yang tidak wajar melalui mekanisme antidumping atau safeguard untuk melindungi produksi dalam negeri.

Ia juga menyoroti dinamika geopolitik lainnya yang memengaruhi industri nasional. Salah satunya adalah konflik antara Israel dan Iran. Ia mengatakan penutupan Selat Hormuz sebagai bagian dari lalu-lintas perdagangan mengancam pasokan energi dalam negeri. Sebab ada sekitar 20 juta barrel minyak yang melalui terusan tersebut dalam satu hari.

Masalahnya, kata dia, energi juga menjadi sumber produksi bagi sektor industri. Kondisi ini mengancam keberlangsungan industri terutama sektor padat karya, tekstil, elektronik, dan komponen otomotif yang saat ini sedang mengalami penurunan permintaan ekspor.

---